Protes kaum Gay mulai mengemuka, khususnya pasca penolakan dan pelarangan dari ormas Islam dan polisi yang tidak memberikan surat izin atas agenda kaum gay. Ada sebuah keinginan dari mereka untuk diakui di pemerintah dan UU, bahwa dirinya dan komunitasnya layak dilindungi, karena apa yang mereka lakukan itu diyakini bukan penyakit atau kelainan. Bahkan lebih jauh mereka ingin, apa yang menimpa mereka itu diakui sebagai takdir, dan dinikmati saja apa adanya.
Upaya ini mendapat dukungan dari Prof Dr H Muhadjir Darwin, Guru Besar Jurusan Administrasi Negara, Fisipol dan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat belum lama ini. Dalam opininya, dia menegaskan, bahwa gay atau lesbian itu lebih merupakan faktor bawaan (takdir) yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan demikian keberadaan gay itu tidak dapat disalahkan.
“Mereka menjadi seperti itu karena dari `sono'nya memang sudah begitu. Ini sama dengan orang yang terlahir berkulit hitam atau kidal.
Stigmatisasi atau marginalisasi terhadap mereka tidak akan membuat mereka berubah, tulisnya. (Senin, 29 Maret 2010). Akan tetapi dalam tinjauan Psikologi apa yang menjadi perbuatan dan tuntutan kaum gay itu tidak bisa dibenarkan. Meskipun mereka menuntut adanya pengakuan. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Bambang Suryadi, dosen Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
“Perilaku seksual kaum gay atau lesbian merupakan penyimpangan dari naluri kemanusiaan (human nature) dan ajaran Islam. Bahkan perilaku mereka itu menyimpang dari fitrah manusia. Karena bertentangan dengan fitrah atau nalurinya, maka yang bersangkutan dapat dikatakan memiliki gangguan kejiwaan (personality disorder),” tegasnya kepada hidayatullah.com.
Alumnus Gontor yang menyelesaikan studi doktor bidang Psikologi di Malaysia ini, juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak terjebak dengan statemen, retorika dan argumentasi kaum gay yang menyimpang itu.
“Bahwa keberadaan mereka memiliki komunitas ya, tapi ini bukan untuk melegitimasi perilaku seksual (penyimpangan) yang mereka lakukan. Justru pemerintah perlu memikirkan solusinya. Mereka memerlukan solusi berupa terapi untuk modifikasi perilaku (behavior modification),” jelasnya. [imam/www.hidayatullah.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar